3 Catatan Penting Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

[ad_1]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid 2 semakin mengemuka setelah penggabungan Kemendikbud-Ristek dan pembentukan Kementerian Investasi disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna 9 April 2021.

Terkait wacana reshuffle kabinet tersebut, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan memberikan tiga catatan penting.

Pertama, reshuffle kabinet harus memberi efek positif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Sirkulasi dan penyegaran anggota kabinet diperlukan untuk memastikan terselenggaranya good governance berbasis kepentingan publik yang lebih luas,” katanya, Senin (19/4/2021) di Jakarta.

Dalam konteks ini, menurut Yusa, dibutuhkan figur menteri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif, berani, dan mampu menciptakan terobosan-terobosan segar dalam kebijakan pemerintahan.

Kedua, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Publik hanya bisa berspekulasi sekaligus menaruh harapan besar atas bongkar pasang kabinet tersebut.

Yang baru bisa dipastikan, reshuffle akan menyasar dua pos kementerian berdasarkan perubahan nomenklatur baru. Pertama, pos Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek). Kedua, Kementerian Investasi.

Baca juga: UPDATE Isu Reshuffle: Munculnya Nama Menantu Wapres hingga Pernyataan Sekum Muhammadiyah

“Terkait Kemdikbud-ristek, jika skenarionya adalah mengganti menteri, justru saya kira inilah momentum yang tepat untuk mengganti Nadiem Makarim. Nadiem layak direshuffle karena tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Menurutnya, Nadiem belum mampu memainkan peran penting sebagai navigator pendidikan nasional dalam menghadapi kondisi darurat covid-19 sehingga entitas dunia pendidikan tampak berjalan dengan skemanya sendiri-sendiri di era pandemi.

Kepemimpinannya di Kemdikbud juga belum mampu melahirkan inovasi penting dunia pendidikan sehingga layak dievaluasi.



[ad_2]

Source link