Ada Oknum Mafia Karantina di Bandara Soetta, Apa Langkah Kemenhub? : Okezone Economy

  • Share

[ad_1]

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akhirnya buka suara terkai kasus oknum mafia karantina di Bandara Soekarno Hatta.

Di mana oknum tersebut membantu meloloskan WNI yang baru datang dari India dengan menerima sejumlah uang, sehingga WNI tersebut tidak mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, Kementerian Perhubungan mendukung sepenuhnya tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap oknum mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta.

“Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I yang merupakan bagian dari Ditjen Perhubungan Udara dan membawahi wilayah kerja Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, siap bekerja sama untuk kelancaran proses investigasi,” ujarnya dalam keteranganya, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Tersangka Calo Karantina Covid-19 di Bandara Soetta Bertambah 

Seperti diketahui, varian baru virus corona telah muncul di India. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan pencegahan penyebaran dengan memberlakukan karantina selama 14 hari bagi WNI yang baru tiba dari India.

Sehubungan dengan pas bandara yang memungkinkan petugas untuk mendapatkan akses di dalam bandara, dapat dijelaskan bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta melakukan proses penerbitan pas bandara.

“Penerbitan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara,” ucapnya.

Adapun tahapan penerbitan yang ketat yang dimaksud adalah pertama instansi mengajukan permohonan akun dan kuota pas bandara yang diberikan. Lalu yang kedua adalah dilakukan evaluasi terhadap permohonan (area dan kuota yang diajukan).

Kemudian yang ketiga adalah instansi instansi mendapatkan akun, instansi mengajukan permohonan pas bandara secara online dengan persyaratan surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja, daftar riwayat hidup, identitas diri (KTP, paspor atau KITAS), SKCK dari kepolisian, SK pegawai atau kontrak kerja dari instansi danPakta integritas (khusus protokol instansi/lembaga).

Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas permohonan. Kelima adalah Security awareness dan evaluasi dengan Computer Based Test (CBT) secara online.

Selanjutnya adalah dilakukan backgroundcheck (pemeriksaan data latar belakang), Foto dan finger print dan jika sudah sesuai dari urutan 1 sampai dengan 7 maka pas bandara dapat diterbitkan dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

[ad_2]

Source link

  • Share
Auto Generate Link