Ikut Vaksinasi Gotong Royong, Pengusaha Dilarang Potong Gaji dan THR Karyawan : Okezone Economy

  • Share

[ad_1]

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan bahwa perusahaan yang mendapat vaksinasi gotong royong tidak melakukan pemotongan gaji karyawan. Hal ini sering menjadi kekhawatiran pekerja karena vaksinasi gotong royong dihargai hingga Rp1 juta.

Penetapan harga vaksinasi gotong royong dipatok di kisaran Rp 1.000.000 per orang. Tarif tersebut ditanggung perusahaan swasta.

Setiap karyawan akan mendapatkan dua kali suntikan dosis vaksin Covid-19. Setiap satu kali suntikan dibebankan sebesar Rp500.000. Jumlah itu terbagi atas Rp375.000 satu dosis vaksin dan satu kali penyuntikan senilai Rp125.000.

Baca Juga: UMKM Diberi Opsi Vaksin Gratis atau Berbayar

“Jadi perusahaan yang membeli dan diberikan secara gratis dan tanpa komersialisasi. Jadi enggak boleh nih nanti pengusaha potong gaji atau potong THR untuk bayar vaksinasinya, enggak boleh dan saya pastikan Insya Allah itu berjalan dengan baik,” ujar Rosan, Rabu (19/5/2021).

Kadin mengingatkan bahwa tidak ada pemaksaan kepada perusahaan dan badan usaha untuk berpartisipasi dalam vaksinasi berbayar tersebut. Artinya, vaksinasi gotong royong hanya bersifat opsional.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong, Erick Thohir: Jangan Dilihat Seakan-akan Pemerintah Cari Untung

Meski begitu, Rosan menginginkan agar perusahaan tetap mengambil opsi vaksin berbayar. Alasannya, untuk membantu pemerintah untuk menekan biaya vaksin dan mempercepat membentuk kekebalan tubuh warga Indonesia.

“Kalau mau ikut gratis silahkan kalau ringankan beban pemerintah silakan karena vaksin nga hanya sekali, bisa tiap tahun vaksin, kita selam dunia usaha punya kemampuan, masa semua beban ke pemerintah dengan (anggaran) Rp 77 triliun,” tutur dia.

Terkait harga vaksin, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga industri hotel dan restoran menilai tarif vaksinasi mandiri terlalu mahal. Bahkan, tidak semua pengusaha bisa berpartisipasi dalam skema pembiayaan tersebut.

“Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja,” kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun.

Keluhan senada juga dirasakan oleh industri hotel dan restoran yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada publik. “Sebagian hotel dan restoran yang besar memang sudah divaksin, tapi bagaimana dengan hotel dan restoran yang kecil? Kasihan kalau dibebankan biaya segitu, tidak akan mampu,” kata Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwanton.

[ad_2]

Source link

  • Share
Auto Generate Link